Medan (suarsair.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dukungan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, yang diwakili Kepala Bidang Statistik Sektoral, Ika Hardina Lubis, usai menghadiri kegiatan sosialisasi SE2026 sekaligus peluncuran Dashboard Analisis & Laporan Indikator Pencapaian (Dalian) di Aula Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Jalan Asrama Nomor 179, Senin (27/4/2026).
Ika menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian, khususnya di Sumatera Utara. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
“Dinas Kominfo Sumut siap mendukung dari sisi penyebarluasan informasi serta penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang valid. Menurutnya, keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dengan kolaborasi yang kuat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sumut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 bertujuan menyediakan informasi strategis terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital. Ia menyebutkan bahwa BPS kini mengemban peran yang lebih luas sebagai pengelola data nasional.
“Saat ini terdapat dua data utama yang terus dimutakhirkan, yaitu data tunggal ekonomi nasional dan data statistik bisnis register, yang menjadi cikal bakal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Keduanya akan diperbarui dalam setiap tahapan sensus,” jelas Asim.
Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, BPS tetap optimistis pelaksanaan SE2026 akan berjalan lebih baik. Hal ini didukung oleh pengalaman sebelumnya, seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022–2023, Sensus Pertanian 2023, serta pendataan UMKM, yang telah memperkuat metode dan teknologi pendataan.
Untuk menyukseskan sensus ini, BPS juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga instansi terkait, untuk aktif melakukan sosialisasi. Dukungan Kominfo Sumut pun dinilai strategis, salah satunya melalui penyediaan 12 titik videotron sebagai media publikasi gratis.
Lebih lanjut, Asim mengungkapkan bahwa BPS tengah mematangkan berbagai strategi, termasuk mendorong partisipasi aktif perusahaan besar dan menengah agar secara mandiri mengisi data sensus.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Sebagai bagian dari upaya mempermudah partisipasi, pemerintah juga akan meluncurkan aplikasi “Ngisi Bareng” (Ngibar) pada 1 Mei 2026, yang direncanakan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan data berkualitas demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Utara. (*)
