Medan (suarsair.com) – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong perempuan untuk berani mengambil peran secara seimbang, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Ia menilai, masih ada “jarak” yang membuat kedua peran tersebut seolah sulit dijalankan secara bersamaan.
Hal itu disampaikan Bobby saat membuka seminar peringatan Hari Kartini bertajuk “Saatnya Perempuan Bicara”, yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (24/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, yang sebelumnya juga meninjau lokasi pengungsian korban bencana hidrometeorologi di Sumut.
“Selamat datang dan terima kasih telah membersamai kegiatan kami dalam memperingati Hari Kartini. Respons Ibu Menteri kepada Sumut sangat luar biasa,” ujar Bobby.
Ia juga menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik, khususnya di posisi strategis pengambilan keputusan. Menurutnya, masih terdapat kabupaten/kota di Sumut yang belum memiliki anggota legislatif perempuan.
“Di DPRD Sumut memang ketuanya perempuan, tetapi secara keseluruhan jumlahnya masih kecil. Bahkan ada daerah yang belum memiliki perwakilan perempuan sama sekali,” jelasnya.
Bobby menambahkan, saat ini hanya Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan, meskipun di beberapa wilayah sudah terdapat wakil kepala daerah perempuan.
Dengan jumlah penduduk Sumut mencapai 15,7 juta jiwa, di mana sekitar 7,8 juta di antaranya adalah perempuan, Bobby melihat potensi besar yang harus didorong.
“Sebanyak 5,8 juta perempuan berada di usia produktif. Ini adalah kekuatan besar yang bisa menjadi penerus kepemimpinan di Sumatera Utara,” katanya.
Ia pun berharap melalui seminar, pelatihan, dan forum diskusi yang berkelanjutan, akan lahir lebih banyak tokoh perempuan yang mampu berkiprah hingga tingkat nasional.
“Kita harus menghapus batas antara peran di rumah tangga dan ruang publik. Perempuan tidak perlu takut bisa menjadi ibu rumah tangga sekaligus aktif berkontribusi di masyarakat,” tegas Bobby.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, dengan total korban mencapai 37.372 orang. Lebih dari 30 ribu di antaranya adalah perempuan.
“Angka ini memang meningkat, tetapi juga menunjukkan bahwa perempuan mulai berani melapor. Ini hasil dari upaya sosialisasi yang terus kita lakukan,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan laporan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Pemerintah harus semakin memperkuat langkah pencegahan.
“Forum seperti seminar ini penting untuk membangun kesadaran dan memperkuat ketahanan keluarga serta masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya. (*)
