Jakarta (suarsair.com) – Di tengah tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menawarkan pendekatan yang terasa sederhana namun strategis komunikasi yang kreatif dan dekat dengan masyarakat.
Lewat Program Pariwara Antikorupsi 2026, KPK mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak lagi melihat kampanye antikorupsi sebagai sesuatu yang mahal dan kaku. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah ide yang kuat, relevan, dan mampu menyentuh publik secara luas.
Pesan ini mengemuka dalam Webinar Sosialisasi Program Pariwara Antikorupsi, Rabu (15/4/2026). Di ruang virtual itu, satu benang merah terasa jelas pemberantasan korupsi hari ini bukan hanya soal penindakan, tetapi juga tentang bagaimana nilai kejujuran ditanamkan secara konsisten.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana melihat media komunikasi daerah sebagai kunci perubahan tersebut.
“Kami ingin media komunikasi Pemda menjadi instrumen menanamkan nilai kejujuran dan membentuk opini publik antikorupsi. Ide besar tak harus mahal, yang penting dampaknya nyata,” ujar Wawan.
Bagi Wawan, media komunikasi Pemda tidak lagi cukup hanya menjadi corong informasi formal. Ia harus bertransformasi menjadi ruang yang hidup yang mampu membangun kesadaran, memengaruhi cara pandang, bahkan mendorong perubahan perilaku.
“Media komunikasi bukan sekadar saluran informasi formal, tapi alat membangun gerakan moral bersama. Tujuannya jelas untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, membentuk opini publik yang positif, serta mendorong perubahan sosial menuju budaya antikorupsi,” ujarnya.
Dari Tata Kelola ke Ruang Publik
Di balik kampanye ini, ada tujuan yang lebih dalam memperkuat tata kelola di daerah dari dalam. Tahun ini, Pariwara Antikorupsi memberi ruang lebih besar bagi Pemda untuk menunjukkan bagaimana mereka membenahi sistemnya sendiri, yang efeknya diharap bisa menjalar hingga sektor usaha daerah.
“Program tahun ini fokus memberi peluang Pemda untuk memperkuat tata kelola lingkungannya. Hal ini akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada BUMD,” jelas Wawan.
Upaya ini juga tidak berdiri sendiri. KPK mendorong kolaborasi yang lebih luas, menghubungkan Pemda dengan masyarakat sipil hingga dunia usaha, agar pesan antikorupsi tidak berhenti di level kebijakan, tetapi benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari.
“Langkah nyata ini diharapkan mampu memperluas dampak gerakan integritas ini hingga ke akar rumput,” tambahnya.
Cerminan Komitmen Kepala Daerah
Bagi KPK, kampanye ini bukan sekadar soal kreativitas, melainkan juga ukuran keseriusan.
Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, menegaskan bahwa Pemda berada di garis depan dalam membentuk budaya antikorupsi, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pariwara Antikorupsi ini menjadi ruang aktualisasi bagi daerah untuk mengampanyekan nilai tersebut secara masif dan berkelanjutan,” ujar Ely.
Lebih dari itu, program ini juga akan dipantau secara langsung, bukan sekadar administratif. “Pariwara Antikorupsi bukan hanya dipantau Korsup demi administrasi, tapi sebagai instrumen kepala daerah,” ujarnya.
Dengan kata lain, kualitas kampanye yang dihasilkan akan berbicara banyak tentang komitmen integritas masing-masing daerah.
“Kami mengajak seluruh Pemda mendukung penuh, menggerakkan perangkat daerah khususnya Diskominfo untuk berkolaborasi. Kualitas kampanye ini menjadi refleksi komitmen integritas kepala daerah masing-masing.”
Kampanye yang Menyatu dengan Kehidupan
Di sisi pelaksanaan, pendekatan yang digunakan pun semakin adaptif. Kampanye tidak hanya hadir di layar televisi atau baliho kota, tetapi juga di ruang-ruang digital yang akrab dengan generasi muda, dari TikTok hingga Instagram.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dian Rahmawati, memastikan bahwa seluruh Pemda memiliki kesempatan untuk terlibat.
“Pesertanya dari pemerintah daerah. Nanti dikoordinir oleh kepala daerahnya, siapa yang akan menjadi koordinator untuk didaftarkan. Jadi semuanya bisa bergabung,” ujar Dian.
Tak hanya itu, KPK juga akan turun langsung melalui workshop regional di berbagai wilayah, sekaligus memastikan kampanye berjalan dengan arah yang jelas dan berbasis data, khususnya terkait pelayanan publik.
Kampanye akan berlangsung selama beberapa bulan, memberi waktu cukup bagi pemda untuk membangun pesan yang kuat dan konsisten. Aktivasi di lapangan pun menjadi bagian penting, mulai dari sosialisasi langsung hingga pelibatan komunitas lokal.
Optimisme KPK bukan tanpa alasan. Tahun sebelumnya, ratusan pemda telah ambil bagian, menjangkau puluhan juta masyarakat, dan melibatkan ratusan ribu orang secara aktif.
Angka-angka itu bukan sekadar capaian, tetapi menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang tepat mampu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.
Pada akhirnya, yang ingin dibangun bukan hanya kampanye, tetapi gerakan bersama yang tumbuh dari daerah, menyebar ke masyarakat, dan perlahan menjadi budaya.
“Mari kita optimalkan berbagai media komunikasi daerah untuk mengampanyekan perilaku antikorupsi secara serempak. Ini adalah komitmen kita bersama untuk masa depan bangsa,” pungkas Wawan. (*)
