Medan (suarsair.com)
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas perkembangan investigasi terkait kondisi lingkungan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar, Selasa (9/12/2025).
Rakor itu dipimpin Ketua Pelaksana Satgas PKH yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Febri Adriansyah bersama Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon dari Jakarta.
Agenda rakor tersebut difokuskan pada penyampaian arahan dan pembahasan hasil investigasi awal mengenai kerusakan lingkungan yang diduga menjadi pemicu utama bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut.
Kejati Sumut Ikuti Rakor Via Video Conference
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Harli Siregar bersama Komandan Satgas PKH Mayjen TNI Dody Tri Winarto, para Ketua Tim Investigasi Satgas PKH serta perwakilan 12 kementerian/lembaga, mengikuti rakor secara virtual dari lantai II Kantor Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan.
Dalam paparannya Mayjen TNI Dody Tri Winarto menyampaikan hasil investigasi lapangan tahap awal yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui investigasi administratif. Langkah itu merupakan bagian dari instruksi Presiden RI menyikapi dampak banjir bandang dan longsor yang ditengarai berkaitan dengan aktivitas ilegal di sejumlah kawasan hutan.
Inventarisasi Temuan Awal untuk Tindak Lanjut Hukum
Rakor digelar sebagai upaya menginventarisasi seluruh temuan awal Satgas PKH yang telah bekerja beberapa waktu terakhir. Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi dasar penarikan kesimpulan terkait potensi pelanggaran hukum atau tindak pidana yang diduga menjadi pemicu bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar serta wilayah lain yang mengalami kerusakan serupa.
JAM Pidsus dan Kasum TNI menegaskan pentingnya kolaborasi aktif seluruh jajaran Satgas PKH dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat penegak hukum lainnya. Kerja terpadu diharapkan mempercepat pengambilan kebijakan strategis baik tindakan pencegahan kerusakan lingkungan maupun langkah represif terhadap pelanggaran pidana.
Kajati Sumut Tegaskan Kesiapan Tim
Kajati Sumut Harli Siregar memkastikan pihaknya siap bekerja maksimal mendukung Satgas PKH dalam pengumpulan data dan informasi terkait penyebab banjir bandang dan longsor, termasuk dugaan perambahan hutan tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, khususnya pada sektor kehutanan dan pertambangan. (*)
