Daerah  

Proyek RUBASAN Rp14 Miliar di Stabat Disorot, PBG Diduga Belum Terbit Meski Progres Capai 65 Persen

Langkat (suarsair.com) – Pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUBASAN) Wilayah Sumatera Utara di Stabat, Kabupaten Langkat, menuai sorotan. Pasalnya, proyek yang bersumber dari anggaran Kejaksaan Agung dengan nilai mencapai Rp14.016.014.989 atau sekitar Rp14 miliar tersebut diduga telah berjalan meski Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum diterbitkan.

Pantauan wartawan di lokasi, Rabu (18/11/2026) progres pembangunan gedung RUBASAN tersebut diperkirakan telah mencapai 65 persen. Sementara itu, sesuai informasi pada papan proyek, pekerjaan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Persoalan perizinan ini mencuat setelah pengawas pelaksana pembangunan, Fahmi, dikonfirmasi terkait PBG proyek tersebut. Ia mengakui bahwa dokumen perizinan masih dalam proses pengurusan.

“PBG sudah diurus dan belum keluar, saat ini sedang dalam pengurusan,” ujar Fahmi Pengawas Pembangunan di lapangan.

Namun, Fahmi tidak menjelaskan lebih lanjut alasan pembangunan telah mencapai sekitar 65 persen, sementara PBG disebut masih dalam proses pengurusan.

Pernyataan berbeda justru disampaikan Kepala Bidang PBG Kabupaten Langkat, Denny Turio. Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (18/11/2026) Denny menyebutkan bahwa PBG untuk pembangunan RUBASAN tersebut sebenarnya sudah siap.

“Kalau PBG untuk RUBASAN itu sudah siap. Terkait berapa besar retribusinya, aku tidak hapal,” ujarnya.

Denny juga menjelaskan bahwa tarif retribusi PBG yang berlaku di Kabupaten Langkat sebesar Rp30 ribu per meter persegi. Untuk bangunan bertingkat, tarif tersebut disesuaikan dengan jumlah lantai.

“Itu, satu meter perseginya Rp30 ribu. Jika bangunan bertingkat dua, maka dikalikan dua. Jika bertingkat tiga, maka dikalikan tiga,” terangnya.

Perbedaan keterangan antara pengawas pelaksana dan pejabat bidang PBG tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai status sebenarnya perizinan pembangunan gedung milik institusi penegak hukum itu.

Pembangunan yang diduga mendahului terbitnya izin PBG juga dinilai dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebab, institusi penegak hukum semestinya menjadi contoh dalam menaati aturan yang berlaku, bukan justru menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penerapan regulasi.

Tokoh masyarakat Langkat, Arnies turut menyayangkan persoalan tersebut. Kepada wartawan di Stabat, Selasa (17/11/2026), ia menegaskan bahwa PBG bukan sekadar instrumen pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari retribusi, melainkan juga bagian penting dari pengawasan terhadap kelayakan teknis dan keamanan bangunan.

“Kejaksaan itu harusnya memahami fungsi PBG. Bukan hanya untuk menjaring pendapatan retribusi, namun lebih dari itu, sebagai bahan penilaian atas teknis konstruksi bangunan, apakah memenuhi standar keamanan,” jelas Arnies.

Ia berharap pihak Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Langkat sebagai perpanjangan tangan Kejaksaan Agung di daerah, dapat memastikan seluruh persyaratan perizinan pembangunan tersebut dipenuhi sesuai ketentuan.
Menurutnya, pembayaran retribusi PBG juga merupakan bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat.

“Kajari Langkat, sebagai perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung, dapat menguruskan PBG yang dana retribusinya guna mendanai pembangunan infrastruktur. Kan semua sudah tahu, akhir-akhir ini Kabupaten Langkat sepertinya kekurangan dana untuk pembangunan di Langkat ini,” ungkapnya.

Arnies berharap tidak ada pihak yang merasa memiliki keistimewaan sehingga mengabaikan ketentuan perizinan. Sebab, kepatuhan terhadap aturan seharusnya berlaku bagi seluruh pihak tanpa terkecuali, termasuk institusi penegak hukum.

Hingga berita ini diturunkan, kejelasan mengenai status penerbitan PBG dan pemenuhan kewajiban retribusi pembangunan RUBASAN tersebut masih menjadi perhatian. (AS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *