Medan  

Enam Bulan Hak Pensiun Janda Belum Cair, Justina Sinaga Keluhkan Berkas Tertahan di Biro Otda Setdaprovsu

Medan (suarsair.com) – Pengurusan Surat Keputusan (SK) pensiun janda atas nama Justina Sinaga, istri almarhum Poltak Simbolon, mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setdaprov Sumatera Utara, hingga kini belum juga tuntas.

Persoalan tersebut dikeluhkan Justina karena sudah enam bulan dirinya belum menerima hak pensiun sebagai ahli waris almarhum suaminya. Kondisi ini semakin memberatkan, mengingat dana pensiun tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang masih bersekolah.

Justina menduga proses pengurusan SK pensiun jandanya terhambat lantaran belum adanya tanda tangan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Provsu, Abu Kossim, meskipun sejumlah dokumen persyaratan telah disampaikan.

Merasa tidak memperoleh kepastian, Justina mendatangi Press Room Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Rabu (18/11/2026) untuk menyampaikan langsung persoalan yang dialaminya kepada wartawan.

Kepada wartawan, Justina menceritakan bahwa semasa hidupnya, Poltak Simbolon merupakan ASN aktif yang tetap menjalankan tugas meskipun mengalami gangguan kesehatan akibat penyakit stroke.

“Suami saya, Poltak Simbolon, sebelum meninggal dunia masih berstatus sebagai pegawai aktif di Biro Otda Provsu. Ketika itu, beliau menderita penyakit stroke, tetapi tetap berusaha menjalankan tugas dan masuk kantor. Sebagai istri, saya selalu mendampingi, termasuk mengantar dan menjemputnya karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi mengendarai sepeda motor sendiri,” ungkap Justina.

Melihat kondisi sekaligus semangat almarhum yang tetap menjalankan tugas, seorang pejabat di lingkungan Biro Pemerintahan Setdaprov Sumut, yakni Kasubbag Fasilitasi Pertanahan bernama Ngadimin, disebut sempat meminjamkan sepeda motor dinas kepada Poltak untuk menunjang aktivitas pekerjaannya.

Namun, dalam perjalanan, sepeda motor dinas tersebut hilang akibat dicuri oleh orang tidak dikenal.

Menurut Justina, ketika Ngadimin masih hidup, pihaknya telah menyerahkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari kepolisian terkait peristiwa tersebut. Saat itu, dokumen tersebut telah diterima dan tidak dipermasalahkan.

Akan tetapi, setelah suaminya meninggal dunia dan Justina mengurus hak pensiun janda, persoalan kehilangan sepeda motor tersebut kembali dipertanyakan.
“Saat Pak Ngadimin masih hidup, kami sudah menyerahkan surat keterangan tanda lapor kehilangan dari kepolisian. Waktu itu tidak ada masalah. Namun, setelah suami saya meninggal dunia dan saya mengurus SK pensiun janda, justru saya diminta kembali mengurus laporan kehilangan sepeda motor tersebut karena surat yang sebelumnya diserahkan kepada Pak Ngadimin disebut sudah tidak ditemukan,” jelasnya.

Justina kemudian diarahkan untuk menyerahkan kembali dokumen laporan kehilangan tersebut kepada Reza Sebayang, salah seorang kepala bagian yang baru bertugas di Biro Otda Provsu.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Justina mengaku telah kembali menyerahkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan nomor SKTLK/2262/VI/YAN.2.5./2026/Polsek Helvetia.

Namun, setelah dokumen tersebut disampaikan, proses pengurusan SK pensiun jandanya disebut masih belum memperoleh penyelesaian. Menurut penuturan Justina, melalui Reza Sebayang disampaikan bahwa laporan kehilangan dari kepolisian tersebut dinilai belum sesuai dengan konsep atau persyaratan yang diminta pihak Biro Otda.

Kondisi ini membuat Justina mempertanyakan persyaratan administrasi yang sebenarnya dibutuhkan, terlebih dokumen laporan kehilangan telah kembali diurus dan diserahkan sesuai arahan.

Ia berharap persoalan administrasi tersebut tidak terus berlarut-larut sehingga hak pensiun yang seharusnya diterima sebagai ahli waris dapat segera diproses.

Dalam kesempatan itu, Justina juga menyampaikan harapannya agar Gubernur Sumatera Utara memberikan perhatian dan membantu mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapinya.
Bahkan, Justina mengaku telah melayangkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memohon kesempatan bertemu secara langsung guna menyampaikan kronologi serta meminta bantuan penyelesaian pengurusan SK pensiun jandanya.

“Saya hanya berharap ada perhatian dan bantuan dari Bapak Gubernur agar persoalan ini bisa diselesaikan. Saya ingin hak pensiun almarhum suami saya dapat segera diproses karena sangat dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak,” harapnya.

Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Biro Pemerintahan dan Otda, agar kendala administrasi yang terjadi dapat segera diklarifikasi dan dicarikan jalan keluar.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu Abu Kosim maupun pihak terkait lainnya mengenai alasan belum ditandatanganinya berkas tersebut masih perlu dimintakan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *