Mahasiswa USI Temukan KJA Tak Tertata di Haranggaol, Camat dan Lurah Tak Hadir Saat Diajak Dialog

Simalungun (suarsair.com) – Mahasiswa Universitas Simalungun (USI) turun langsung ke Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, untuk melihat kondisi Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba yang dinilai semakin tidak tertata dan mengganggu kawasan wisata.

Kunjungan tersebut dilakukan belasan mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, dalam rangka memenuhi mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Haranggaol dipilih karena menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Simalungun yang belakangan disoroti akibat semrawutnya penataan KJA.

Dalam kunjungan itu, mahasiswa menyusuri kawasan pantai, berdialog dengan masyarakat serta mendokumentasikan kondisi KJA melalui foto dan video. Mereka menemukan sejumlah keramba yang tidak tertata, sebagian berada terlalu dekat dengan pantai, serta belum memiliki pembagian zona yang jelas.

Kondisi tersebut dikeluhkan para pelaku wisata karena dinilai membuat perairan Danau Toba terlihat kotor dan kumuh sehingga berdampak terhadap kenyamanan pengunjung dan aktivitas pariwisata.

“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan siapa-siapa. Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Ternyata apa yang disampaikan masyarakat benar. KJA cukup banyak, tetapi penataannya tidak jelas, bahkan terkesan ada pembiaran terhadap perusahaan besar yang mengisi perairan tanpa memperhatikan zonasi,” ujar Jeny, salah seorang mahasiswa USI.

Mahasiswa juga berencana berdialog dengan pemerintah setempat untuk meminta penjelasan mengenai penataan dan pengawasan KJA. Namun, Camat Haranggaol Horison dan lurah setempat tidak hadir meski sebelumnya telah disurati secara resmi.

Rombongan hanya diterima Sekretaris Camat (Sekcam), salah seorang kepala seksi (Kasi), serta sejumlah staf kecamatan.

“Kami sudah menyampaikan pemberitahuan melalui surat resmi. Kami ingin berdialog, bukan melakukan demonstrasi. Sayangnya, Pak Camat dan Pak Lurah tidak hadir. Padahal, kami hanya ingin mengetahui di mana peta zonasi KJA Haranggaol dan bagaimana pelaksanaan moratorium KJA,” kata Jeny.

Padahal, Pemkab Simalungun telah mengeluarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.5.6/108/2026 tertanggal 11 Juni 2026 tentang larangan penambahan unit KJA baru di Danau Toba. Larangan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Camat Haranggaol Horison Nomor 500.5.6.13/256/H.H/2026 tertanggal 16 Oktober 2026.

Selain itu, penataan Danau Toba juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Danau Toba 2024–2044. Regulasi tersebut menekankan pengelolaan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Mahasiswa juga menyoroti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPD RI Sumatera Utara pada 15 Oktober 2026 terkait persoalan KJA dan jalur lalu lintas di Danau Toba.

Meski berbagai aturan telah diterbitkan, mahasiswa menilai penataan KJA di Haranggaol belum menunjukkan perubahan signifikan. Sejumlah warga yang ditemui juga mengaku belum mengetahui secara jelas batas zona budidaya, kawasan wisata, dan jalur kapal.

“Kami tidak menolak KJA karena banyak warga Haranggaol yang menggantungkan hidup dari keramba. Namun, harus ditata dengan baik. Jangan sampai Danau Toba rusak, wisata semakin sepi, dan terjadi kembali kematian ikan secara massal seperti sebelumnya,” ungkap seorang warga.

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa USI menyampaikan lima tuntutan, yakni mengembalikan fungsi Haranggaol sebagai kawasan wisata, menata ulang KJA yang dinilai merusak ekosistem danau, menertibkan KJA milik perusahaan besar yang diduga tidak memperhatikan zonasi, menegakkan seluruh aturan dan imbauan pemerintah, serta memulihkan keasrian perairan Haranggaol.

Mereka menegaskan, penataan KJA harus dilakukan secara menyeluruh dan adil, tanpa hanya menyasar petani kecil. Keramba yang rusak maupun melanggar ketentuan jarak dari pantai juga diminta ditertibkan.

Mahasiswa berharap perairan Haranggaol kembali bersih dan asri sehingga wisatawan tertarik berkunjung, pelaku wisata dan UMKM dapat kembali berkembang, serta masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.

“Kami akan membawa hasil temuan lapangan ini dalam bentuk laporan tertulis untuk disampaikan kepada DPRD Simalungun dan dinas terkait. Haranggaol tidak boleh hanya menjadi bahan imbauan. Harus ada tindakan nyata,” tegas Jeny. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *