Jakarta (suarsair.com) – Kota Medan menjadi daerah pertama di luar Jakarta yang dijadikan percontohan transformasi transportasi publik berbasis Bus Rapid Transit (BRT). Program strategis nasional ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumut dengan Kementerian Perhubungan melalui pembangunan BRT Mebidang, yang menghubungkan Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Deliserdang.
Proyek senilai Rp1,9 triliun tersebut didukung pembiayaan dari Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) Prancis. Pembangunan ditargetkan rampung Juni 2027 dan menjadi bagian dari Program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) yang akan dikembangkan di 20 kota di Indonesia dengan kebutuhan investasi mencapai Rp43,3 triliun hingga 2029.
Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan SSTP MSP melalui Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sumut, Ir Malik Assalih Harahap ST MM IPM ASEAN Eng mengatakan, pada tahap awal BRT Mebidang akan melayani 12 rute, terdiri atas 10 rute di Kota Medan dan dua rute yang dikelola Pemprov Sumut bersama Kementerian Perhubungan.
Dua koridor yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut yakni Binjai–Medan–Carrefour serta Lubuk Pakam–Amplas–Simpang Pelangi–Teladan.
“Harapan kita dengan adanya angkutan massal ini akan mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, sekaligus mewujudkan transportasi hijau,” ujar Malik di sela Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
BRT Mebidang nantinya didukung 273 unit bus listrik dengan waktu tunggu sekitar 15 menit. Sistem ini juga dilengkapi teknologi Intelligent Transport System (ITS) dan Area Traffic Control System (ATCS) untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan.
Menurut Malik, uji coba perdana akan dilaksanakan 18 Agustus 2026 menggunakan tiga unit bus listrik yang melayani dua rute awal, yakni Medan–Terminal Lubuk Pakam dan Medan–Terminal Ikan Paus.
Selanjutnya, operasional tahap pertama dijadwalkan dimulai 8 Desember 2026 dengan 30 unit bus yang melayani dua rute tersebut.
“Kita berharap masyarakat memanfaatkan BRT sebagai sarana transportasi sehari-hari sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang,” katanya.
Ia menilai mobilitas masyarakat di kawasan Mebidang saat ini masih didominasi kendaraan pribadi yang menjadi penyebab utama kemacetan dan meningkatnya polusi udara. “Target kita, 60 hingga 80 persen pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan umum berbasis bus listrik,” tegas Malik.
Seluruh armada yang dioperasikan merupakan bus listrik murni, sejalan dengan komitmen Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mendorong transportasi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi karbon dan peningkatan kualitas udara.
Meski demikian, pengembangan BRT Mebidang memiliki tantangan tersendiri karena melintasi tiga daerah otonom, yakni Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang.
“Yang menjadi tantangan bukan kerumitannya, tetapi koordinasi antarwilayah. Pembangunan koridor, halte dan infrastruktur lainnya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan dukungan World Bank sehingga semua pihak harus berjalan seiring,” jelasnya.
Untuk pembiayaan operasional, pemerintah akan menerapkan skema subsidi sharing antara Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota yang dilalui.
“Besaran subsidi dari Pemprov, Medan, Deliserdang dan Binjai akan dibahas bersama agar tercapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Malik juga mengungkapkan, setelah seluruh infrastruktur rampung pada 2027, pengelolaan BRT Mebidang akan diserahkan kepada BUMD khusus yang dibentuk untuk mengelola transportasi publik kawasan Mebidang. Saat ini, konsultan pendamping untuk 2 koridor kewenangan Pemprov Sumut adalah PT Surveyor Indonesia, sementara operator akan menggunakan skema Buy The Service (BTS).
Ia optimistis BRT Mebidang akan menjadi model pengembangan transportasi massal modern di luar Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya aksesibilitas, tumbuhnya aktivitas UMKM di sekitar halte, serta menurunnya biaya transportasi masyarakat.
“Dari sisi lingkungan, pengurangan emisi karbon diperkirakan mencapai puluhan ribu ton CO₂ setiap tahun seiring peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan massal berbasis listrik,” ujar Malik Harahap yang juga menjabat Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kota Medan. (*)
