Medan (suarsair.com) – Ketua Forum Wartawan Tri Matra (FWTM), Winda Susanti mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan kenaikan pangkat kepada personel Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berprestasi.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi personel dalam menjalankan tugas negara, sekaligus capaian penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp13,24 triliun.
Menurut Winda, pemberian kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan negara terhadap kerja keras, pengabdian, dan kontribusi nyata para personel Satgas PKH dalam menertibkan kawasan hutan serta menyelamatkan aset dan keuangan negara.
Ia menilai, penghargaan bagi personel berprestasi juga menjadi motivasi bagi aparat lainnya untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan kekayaan negara.
“Penghargaan kepada personel yang berprestasi merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian mereka kepada negara. Kami berharap hal ini menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum,” ujar Winda saat ditemui di Family Kupi, Medan, Jumat (9/10/2026) petang.
Dalam kesempatan tersebut, Winda didampingi Sekretaris Jenderal FWTM Anwar Siregar serta sejumlah anggota FWTM.
Lebih lanjut, Winda mengatakan keberhasilan Satgas PKH dalam menyelamatkan penerimaan negara dan mengambil alih kembali kawasan hutan menunjukkan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kekayaan alam Indonesia agar dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, dalam penyerahan Tahap VIII yang berlangsung di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), total uang yang diserahkan kepada negara mencapai Rp13.241.335.681.910,13 atau sekitar Rp13,24 triliun. Kegiatan tersebut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dana tersebut berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana khusus, serta penerimaan pajak dari wajib pajak yang ditindaklanjuti Satgas PKH.
Bagi Winda, capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penyelamatan keuangan negara harus diikuti dengan pengawasan yang konsisten, transparansi, dan akuntabilitas agar dana yang masuk ke kas negara dapat dikelola secara tepat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan tidak semata-mata berkaitan dengan penguasaan kembali lahan. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memulihkan fungsi lingkungan, serta memastikan aset negara dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Prestasi harus berjalan beriringan dengan integritas. Penegakan hukum yang tegas, profesional, dan akuntabel akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya negara menjaga kekayaan alam,” tambahnya.
Winda berharap penghargaan yang diberikan Presiden Prabowo kepada personel Satgas PKH berprestasi dapat menjadi teladan bahwa pengabdian kepada negara harus dihargai berdasarkan kinerja, tanggung jawab, dan kontribusi nyata.
Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk terus mengawal pelaksanaan penertiban kawasan hutan, termasuk pemanfaatan hasil penyelamatan keuangan negara. Menurutnya, pemberitaan yang berimbang dan pengawasan publik sangat diperlukan agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, keberhasilan Satgas PKH diharapkan tidak hanya tercermin dari besarnya nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan, tetapi juga dari terwujudnya tata kelola kehutanan yang lebih baik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta manfaat berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
