Medan (suarsair.com) – Polemik pelarangan relawan di sekolah-sekolah Samosir telah membuka sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebijakan pendidikan. Ia membongkar satu kenyataan yang selama ini mungkin disadari, tetapi jarang diungkapkan secara terbuka ada persoalan serius dalam karakter kepemimpinan birokrasi di Kabupaten Samosir.
Hal itu disampaikan Dewan Pembina Pemuda Katolik Sumatera Utara, Oloan Simbolon, dalam Siaran Persnya yang diterima di Medan, Senin (4/5/2026). Disebutkannya, ketika seorang Kepala Dinas Pendidikan mengambil langkah melarang relawan yang selama ini bekerja dengan semangat literasi dan kepedulian. Bahkan disertai ancaman kepada kepala sekolah. Maka publik tidak lagi melihat ini sebagai upaya perlindungan anak. Ini dibaca sebagai ekspresi kekuasaan yang berlebihan. Lebih tajam lagi, ini adalah bentuk kepemimpinan yang gagal membedakan antara mengatur dan menindas.
“Jika alasan yang digunakan adalah perlindungan anak, maka seharusnya prinsip itu berlaku untuk semua. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Ada yang dilarang, ada yang dibiarkan. Ada yang ditekan, ada yang didiamkan. Inilah yang disebut standar ganda, dan standar ganda adalah musuh utama keadilan,” tegas Oloan.
Niccolò Machiavelli, sambungnya, pernah menyinggung bahwa kekuasaan yang hanya mengandalkan kontrol tanpa keadilan pada akhirnya akan kehilangan legitimasi. “Apa yang terjadi di Samosir hari ini menunjukkan gejala itu. Kebijakan tidak lagi dipandang sebagai aturan bersama, tetapi sebagai alat seleksi, siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Yang lebih mengkhawatirkan, pola ini tidak berdiri sendiri,” katanya.
Mantan anggota dan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2014-2019 ini menyebutkan, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Samosir hari ini masih terjebak dalam pola lama: birokrasi yang kaku, respons yang lambat, dan kepemimpinan yang lebih sibuk menjaga posisi daripada menghadirkan solusi. Pelayanan publik belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sementara energi justru habis pada hal-hal yang tidak substansial.
“Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir hanyalah refleksi kecil dari persoalan yang lebih luas. Ini bukan lagi soal satu orang. Ini soal budaya kepemimpinan. Ketika jabatan dipahami sebagai kekuasaan, bukan tanggung jawab, maka yang lahir adalah kebijakan yang keras ke bawah, tetapi lunak ke atas. Yang muncul adalah keberanian menekan yang lemah, tetapi ragu bersikap pada yang kuat.
Akibatnya jelas, kepercayaan publik terkikis,” ungkap sahabat Osman Sapta Odang (OSO) ini.
Padahal, sebagaimana diingatkan oleh Peter Drucker, imbuhnya, kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Tanpa itu, birokrasi hanya akan menjadi mesin administratif yang kehilangan jiwa pelayanan. “Dalam konteks ini, peran Bupati Samosir menjadi sangat menentukan.
Momentum ini tidak boleh dilewatkan sebagai polemik biasa. Ini adalah kesempatan, bahkan kewajiban untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan karakter kepemimpinan di seluruh OPD,” tegasnya lagi.
Menurutnya, evaluasi itu tidak cukup hanya pada angka-angka atau laporan formal. Yang harus dibenahi adalah cara berpikir para pejabatnya, apakah mereka hadir untuk melayani, atau sekadar mengendalikan.
Jika pola kepemimpinan seperti ini terus dibiarkan, maka persoalan pendidikan tidak akan pernah selesai. Bahkan lebih jauh, pembangunan daerah akan berjalan di tempat, karena fondasi utamanya yaitu kepercayaan masyarakat, sudah mulai retak.
Dia menekankan bahwa Samosir tidak kekurangan orang pintar. Dan yang dibutuhkan Samosir hari ini adalah pemimpin yang punya kepekaan, keberanian untuk adil, dan kerendahan hati untuk dikoreksi. Tanpa itu, setiap kebijakan, sebaik apa pun di atas kertas, akan gagal di lapangan.
Oloan mengingatkan bahwa publik hari ini semakin cerdas. Mereka bisa melihat dengan jelas perbedaan antara pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan penguasa yang bekerja untuk dirinya sendiri.
“Peristiwa ini telah membuka mata banyak orang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi titik perubahan, atau justru dibiarkan menjadi bukti lain bahwa kekuasaan lebih dipertahankan daripada diperbaiki? Pilihan itu ada di tangan pemimpin daerah. Namun satu hal pasti, masyarakat tidak akan terus diam,” tuntasnya. (Sipa Munthe/***)
