Medan (suarsair.com) – Kegiatan pengumpulan kartu SPP di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, memicu sorotan publik. Sejak Kamis (17/9/2026), pihak sekolah diduga mulai menginstruksikan siswa untuk menyerahkan kartu SPP, yang kemudian diikuti langkah serupa di MAN 1 Tanjung Pura.
Narasumber yang enggan disebut identitasnya menyebutkan kebijakan itu diduga berkaitan dengan dinamika internal sekolah dan dugaan rekomendasi Komite Madrasah Langkat.
Di tengah situasi itu, muncul pula isu yang beredar di masyarakat mengenai dugaan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang oknum wartawan berinisial SM.
Informasi tersebut menyebutkan bahwa wartawan tersebut diduga meminta sejumlah uang kepada Kepala MAN 2, Lena Pohan.
“Disebutkan oknum wartawan itu sempat diamankan, tetapi kemudian dilepaskan karena alasan kemanusiaan,” ujar sumber tersebut di Medan, Sabtu (19/9/2026).
Menanggapi situasi ini, Direktur Eksekutif Sumut Institute, Osriel Libong, menilai langkah pengumpulan kartu SPP di dua madrasah tersebut patut dicermati. Ia menduga terdapat indikasi pelanggaran dalam pengelolaan administrasi sekolah.
“Jika benar ada pengumpulan dokumen secara mendadak, ini perlu dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan adanya upaya menghilangkan atau merapikan bukti,” ujar Osriel.
Ia menambahkan, dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah tidak dapat dianggap sepele, mengingat menyangkut hak siswa dan orang tua.
Menurut Osriel, keterlibatan berbagai pihak, termasuk komite sekolah dan instansi terkait, harus diawasi secara transparan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Selain itu, ia juga menyoroti peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Osriel menilai pemberitaan harus dilakukan secara berimbang dengan mengedepankan prinsip konfirmasi.
“Media seharusnya melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada semua pihak terkait sebelum menayangkan berita, agar tidak menimbulkan informasi sepihak,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak MAN 1 dan MAN 2 Tanjung Pura belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan pengumpulan kartu SPP maupun isu yang beredar di masyarakat.(**)
