Medan (suarsair.com) – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring terhadap sejumlah gudang milik Perum Bulog di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman serta distribusi berjalan lancar.
Hasil pemantauan di empat gudang, yakni Mustafa, Jemadi, Mabar dan Labuhan Deli, menunjukkan bahwa stok bahan pokok, khususnya beras dan minyak goreng bersubsidi Minyakita, dalam kondisi cukup.
Total ketersediaan Minyakita tercatat mencapai 2.415 ton, dengan 2.388 ton dialokasikan untuk Program Bantuan Pangan (Bapang) dan 27 ton untuk kebutuhan non-Bapang. Sementara itu, stok beras medium dan premium juga tersedia dalam jumlah yang dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski stok terbilang aman, penyaluran Minyakita ke tingkat pengecer masih belum berjalan optimal. Data periode Januari hingga Maret 2026 menunjukkan adanya kesenjangan antara pasokan dari produsen ke Bulog dan realisasi distribusi. Pada Januari, hanya sekitar 33% dari total 1.474 ton pasokan yang tersalurkan. Persentase ini meningkat menjadi 47% pada Februari, namun kembali menurun ke angka 33% pada Maret.
Kondisi tersebut mengindikasikan adanya stok yang belum tersalurkan secara maksimal atau belum tercatat dalam sistem distribusi. Hal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu stabilitas harga di pasaran, meskipun ketersediaan barang sebenarnya mencukupi.
Salah satu kendala utama dalam distribusi Program Bapang adalah keterbatasan bahan baku kemasan beras berupa biji plastik impor. Kenaikan harga bahan tersebut dipengaruhi oleh situasi geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada rantai pasok industri kemasan. Akibatnya, proses distribusi bantuan menjadi terhambat karena penyaluran Bapang mengharuskan beras dan Minyakita disalurkan dalam satu paket.
Menanggapi kondisi ini, Dinas Perindag ESDM menilai perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang memberikan fleksibilitas kepada Bulog, khususnya Kanwil Sumut, untuk menyalurkan bantuan secara parsial. Skema ini diharapkan dapat mempercepat distribusi Minyakita kepada masyarakat tanpa harus menunggu kesiapan paket lengkap.
Selain itu, penguatan koordinasi antara Bulog dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dinilai menjadi kunci dalam mengatasi hambatan distribusi. Dengan sinergi yang lebih baik, diharapkan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjamin bagi masyarakat. (*)
