Medan (suarsair.com) – Kekurangan tenaga pengajar masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan di Jalan Flamboyan Raya 2, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.
Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta segera mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah tersebut.
Hal itu disampaikan Deputi III Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia (RI) Kurnia Ramadhana saat meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan, Jumat (25/9/2026).
Kurnia mengatakan, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah siswa dengan tenaga pengajar yang tersedia. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena proses belajar mengajar membutuhkan dukungan jumlah guru yang memadai.
“Memang ada ketidakseimbangan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang tersedia. Karena itu, proses pemenuhan kebutuhan guru saat ini sedang berjalan,” ujar Kurnia.
Menurutnya, pemenuhan guru menjadi bagian penting dalam memastikan program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai tujuan. Sekolah tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok Desil-1 dan Desil-2.
Kurnia menegaskan, pembangunan fasilitas dan penyediaan sarana pendidikan harus diikuti dengan ketersediaan tenaga pengajar. Jangan sampai anak-anak yang telah memperoleh kesempatan bersekolah tidak mendapatkan pelayanan pendidikan secara maksimal akibat keterbatasan guru.
“Pemko dan Pemprov harus segera memenuhi kebutuhan guru. Jangan sampai anak-anak yang sudah mendapatkan kesempatan bersekolah justru tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara maksimal karena kekurangan tenaga pengajar,” katanya.
Ia menjelaskan, proses pemenuhan tenaga pengajar saat ini terus dilakukan. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian kebutuhan tersebut.
Kurnia menyebutkan, sejumlah dukungan tenaga pengajar telah diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Sekolah Rakyat. Saat ini sudah ada tambahan tiga guru STI.
Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan kebutuhan tenaga pengajar.
Kekurangan guru masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan, termasuk pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut dan Pemko Medan diperlukan agar kebutuhan guru dapat segera dipenuhi.
“Memang masih ada kekurangan guru. Ini yang sedang kita dorong agar segera dipenuhi,” ujarnya.
Selain jumlah guru, Kurnia juga menyoroti aspek kesejahteraan tenaga pengajar. Menurutnya, guru harus mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas mendampingi para siswa secara optimal.
Salah satu dukungan yang tengah diperhatikan adalah penyediaan fasilitas asrama bagi guru. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu guru yang bertugas di Sekolah Rakyat, sekaligus menunjang kelancaran proses pembelajaran.
Kurnia mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari jumlah siswa yang ditampung atau fasilitas yang tersedia.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi tempat bagi anak-anak dari Desil-1 dan Desil-2 untuk bisa bermimpi dan belajar seperti anak-anak lainnya,” katanya.
Menurut Kurnia, latar belakang ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah Rakyat diharapkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar, mengembangkan kemampuan dan meraih cita-cita.
Karena itu, berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk tenaga pengajar, harus dipenuhi secara bertahap dan terkoordinasi.
“Yang kita bangun bukan hanya gedungnya, tetapi juga ekosistem pendidikannya. Guru menjadi bagian penting dari itu,” ujarnya.
Terkait target kelulusan siswa Sekolah Rakyat, Kurnia dalam kunjungan tersebut belum memberikan penjelasan secara spesifik. Pemerintah masih melakukan berbagai pembenahan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan, termasuk pemenuhan tenaga pengajar dan dukungan terhadap kesejahteraan guru. (*)
