Medan (suarsair.com) – Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang ke 137 Tahun. Hari Pendidikan Nasional lahir tanggal 2 Mei tahun 1889, bertepatan dengan hari lahir pahlawan nasional/tokoh pendidikan tanah air Ki Hajar Dewantara. Hardiknas tahun ini mengusung tema “Menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua”.
Momen Hardiknas tahun ini menuai keprihatinan Anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan Binsar Simarmata. Politisi Perindo ini merasa miris, setiap tahun Hardiknas diperingati, ramai orang mengucapkan selamat dibarengi kata-kata indah tentang pendidikan. Tapi tidak melihat pendidikan yang dibangun negara sekarang ini sedang terpuruk, khususnya di Kota Medan.
Menurut Binsar, untuk apa Hardiknas sekedar ucapan kalau tidak mengerti pendidikan di kota terbesar ketiga di Indonesia ini sedang terpuruk. Catatan dari Dinas Pendidikan Kota Medan, tahun ajaran 2024/2025, sebanyak 142 Sekolah Dasar Negeri (SDN) ditutup, lalu diregrouping (merger) menjadi 57 sekolah saja. Total 85 SDN digabung, fokus pada sekolah yang berdekatan.
“Alasannya sangat mengejutkan, Sedikitnya jumlah murid yang sedikit, sarana tidak memadai dan pemerataan distribusi guru. Bahkan, ada satu SDN yang ditutup karena tidak ada lagi muridnya,” kata Binsar Simarmata kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).
Padahal kata Binsar, Anggaran APBD untuk pendidikan adalah yang tertinggi dibandingkan dinas atau badan lainnya. Sarana dan prasarana sudah ada, seperti gedung, tenaga pengajar, semua sekolah ditopang dana BOS untuk menunjang pendidikan di luar gaji guru PNS yang sudah ditanggung negara berikut dana sertifikasi guru.
Dibanding sekolah-sekolah swasta, gedung membangun sendiri di atas lahan yang dibeli dengan harga mahal. Menyiapkan modal beaar untuk pengadaan infrastruktur sekolah, gaji para guru dan staf hanya mengandalkan uang sekolah murid, tapi sekolah swasta bisa hidup dan berkembang secara mandiri.
“Apakah kita tidak prihatin melihat ini, sekolah SDN yang segala sesuatunya sudah disiapkan Pemda, tapi yang murid mendaftar juga sangat minim.
Sementara sekolah swasta yang dibiayai uang sendiri bisa berkembang dan mendapatkan untung. Kemana anggaran APBD yang 20 persen dari APBD setiap tahun, seharusnya ada yang berubah di tahun tertentu, kok malah makin mundur?” ungkapnya heran.
Dia membandingkan ketika pendidikan dikelola kementerian pendidikan sebelum reformasi. Di era itu sekolah negeri sangat maju dan para gurunya berkualitas. Bahkan para guru sekolah negeri diminta untuk mengajar di swasta. SD negeri maupun Inpres banyak muridnya bahkan kelasnya sampai over kapasitas.
“Tapi sejak otonomi daerah (Otda), sekolah-sekolah SD sampai SMP diserahkan ke kabupaten/kota dan SMA sederajat oleh Pemprov. Kita lihat sendirilah bagaimana perkembangan pendidikan sekarang. Keluarga ekonomi menengah ke bawah saat ini justru lebih memilih SD swasta daripada negeri, ada apa dengan pendidikan sekarang,” ungkapnya.
Dia berharap, di momen Hardiknas harus ada intropeksi diri dari Pemda khususnya Pemko Medan. Ketulusan pemerintah dan instansi terkait mengelola pendidikan adalah keharusan. Karena pendidikanlah salah satu unsur paling penting dibenahi karena menyangkut pembentukan SDM untuk masa depan bangsa.
“Ini harus menjadi PR bagi Pemko dan DPRD Medan agar pendidikan tidak hancur lebur,” paparnya.
Bahkan di perguruan tinggi negeri sekarang uang kuliahnya sangat tinggi. Tidak jarang dalam satu angkatan ada saja anak yang lulus PTN tidak jadi kuliah karena tidak sanggup membayar uang kuliah tunggal (UKT). Padahal, pada era sebelum reformasi, uang kuliah di PTN sangat murah, kaya atau miskin tidak persoalan.
“Jika masuk PTN waktu dulu sudah dikategorikan anak yang cerdas dan uang kuliahnya dimurahkan,” tegas Sekretaris Fraksi PAN-Perindo DPRD Medan ini.
Binsar mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ada membuat program revitalisasi sekolah dan menyediakan anggaran untuk mobiler. Wali Kota Medan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus “jemput bola” karena seluruh Indonesia mengejar anggaran tersebut. Pemko diminta jangan jenuh melakukan lobi-lobi ke kementerian terkait, rajin-rajin menongkronginya.
“Manfaatkan kekuatan politik, ada 30 anggota DPR RI asal Sumut di Senayan Jakarta. Janganlah mudah bosan untuk membangun pendidikan daerah, prihatin lah kita melihat kondisi sekolah saat ini. Dengan anggaran revitalisasi, kita harapkan beberapa sekolah bisa direvitalisasi sehingga menjadi sekolah uang layak dan banyak muridnya seperti dulu,” harapnya. (*)
