Medan (suarsair.com)
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia mendorong optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih presisi dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan, yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (12/11/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto dan dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Dra Manna Wasalwa Lubis MAP, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, Kadis PMD Sumut Parlindungan Pane, serta perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan bahwa data kependudukan yang valid dan terintegrasi merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
“Data adalah kunci tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan data yang presisi, setiap program nasional maupun daerah akan lebih sinkron, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Inilah wujud nyata pemerintahan berbasis bukti,” ujar Heri Wiranto.
Ia menambahkan, pemanfaatan data kependudukan lintas sektor akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang realistis, termasuk penanggulangan kemiskinan, penguatan stabilitas politik dan peningkatan ketahanan sosial di tingkat lokal.
Rakor itu juga menjadi ajang penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengumpulan, validasi dan pemanfaatan data yang selama ini sering menjadi tantangan utama dalam sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
“Kemenko Polhukam hadir untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal. Setiap data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat,” tegas Heri.
Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Dra Manna Wasalwa Lubis MAP menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kegiatan itu sebagai momentum strategis untuk memperkuat sistem informasi pemerintahan daerah dan menjembatani perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program pembangunan lintas kabupaten/kota.
“Kolaborasi ini diharapkan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan berbasis data,” ujarnya.
Rakor yang berlangsung sehari penuh itu menghasilkan sejumlah rumusan kerja sama dan rekomendasi teknis untuk memperkuat pengelolaan data kependudukan serta informasi kewilayahan di Provinsi Sumatera Utara.
Semangat kolaboratif yang terbangun di forum ini menjadi langkah nyata menuju pemerintahan presisi, yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
