Medan (suarsair.com) – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mendorong keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama membangun transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Ketua Komisi Informasi Sumut, Abdul Haris Nasution bersama Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Muhammad Safii Sitorus, di ruang kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (13/4/2026).
“Pemerintah Provinsi Sumut akan terus mendukung keterbukaan informasi dan menjalankannya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Surya.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret. Salah satunya dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan program dan capaian kinerja melalui kegiatan temu pers.
“Ini merupakan bentuk nyata keterbukaan informasi kepada publik,” tambahnya.
Selain itu, keterbukaan juga tercermin dalam setiap kunjungan kerja Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution ke berbagai daerah. Dalam setiap agenda tersebut, masyarakat diberikan kesempatan berdialog langsung dengan gubernur maupun jajaran perangkat daerah yang hadir.
Sementara itu Abdul Haris Nasution menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya merupakan bagian dari koordinasi lanjutan dengan Komisi Informasi Pusat dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di daerah.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut Abdul Haris mengungkapkan adanya perubahan mekanisme penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada tahun 2025. Jika sebelumnya pada 2024 penilaian melibatkan 10 informan ahli di setiap provinsi, maka pada 2025 pendekatan yang digunakan diperluas dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.
“Perubahan ini bertujuan agar komunikasi publik pemerintah semakin efektif, kredibel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam siklus kebijakan pembangunan,” jelasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Ady Putra Parlaungan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Yoga Budi Pratama Irawan, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sumut Porman Mahulae. (*)
