Medan (suarsair.com)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat sektor perikanan dan kelautan melalui berbagai inisiatif strategis yang melibatkan sinergi antar daerah, akademisi, serta pelaku usaha.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut Ir Supryanto kepada wartawan, Kamis (16/10/2025) menyampaikan bahwa hasil tangkapan nelayan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan negara, dengan estimasi pemasukan sebesar 5 persen dari total hasil tangkapan.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan nelayan, Sumut juga tengah mempersiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pengairan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan budidaya di berbagai wilayah.
Saat ini, program kajian Nelayan Berkah tengah dikembangkan melalui kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU), yang fokus pada pengembangan budidaya ikan air tawar di sejumlah daerah. Di Kabupaten Simalungun, misalnya, dilakukan budidaya ikan mas, sementara di Tapanuli Selatan fokus pada ikan patin. Adapun Sibolga dan sekitarnya mengembangkan potensi ikan asin. Namun demikian, hasil tangkap dari laut masih berada di kisaran 30 persen dari total produksi.
“Nelayan perlu dikoordinasikan dengan baik. Jika dibiarkan bergerak sendiri-sendiri, hasil tangkapan menjadi tidak optimal dan kontribusi 5 persen kepada negara juga tidak maksimal,” ujar Kadis Perikanan dan Kelautan.
Sebagai bagian dari rencana strategis menuju 2026, pemerintah daerah menargetkan pengembangan wilayah pesisir yang lebih spesifik sesuai potensi daerah. Kabupaten Tapanuli Tengah akan difokuskan untuk produksi ikan asin, Tanjungbalai untuk ikan teri, sementara Asahan dan Nias diarahkan menjadi sentra ikan beku.
Perhatian terhadap perlindungan nelayan juga menjadi prioritas. Hingga saat ini, sebanyak 6.100 nelayan telah mendapatkan perlindungan melalui asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Guna memperluas cakupan perlindungan, pemerintah mendorong keterlibatan perusahaan swasta sebagai “ayah angkat” yang mendukung pembiayaan asuransi bagi para nelayan. Targetnya, hingga tahun 2026, sebanyak 40.000 jiwa nelayan terlindungi melalui skema ini.
“Semangat gotong royong ini harus kita dorong terus. Kami ingin perusahaan-perusahaan perikanan terlibat langsung membantu para nelayan, baik dari sisi perlindungan maupun peningkatan kapasitas,” imbuhnya.
Dukungan lain juga akan disalurkan dalam bentuk bantuan alat tangkap ikan, serta program jaring pengaman sosial (JPS). Selain itu, kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota akan ditingkatkan, termasuk dalam hal pengawasan dan koordinasi apabila terjadi kendala di lapangan.
Karena keterbatasan anggaran, pengawasan hanya bisa dilakukan setiap tiga bulan. Namun, kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menutupi keterbatasan tersebut.
Kabid Perikanan Tangkap Jeni Sinaga menekankan pentingnya membangun ekosistem perikanan dari hulu ke hilir secara terpadu. Salah satu fokus pembangunan adalah kawasan tangkahan di Sibolga, yang diproyeksikan menjadi simpul penting dalam rantai pasok perikanan tangkap Sumut.
Dengan upaya yang terstruktur dan kolaboratif ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis dapat memperkuat kemandirian ekonomi nelayan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan daerah. (*)
