Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Agraria dan Tata Ruang ke-65, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara membagikan sertifikat tanah kepada warga di dua kelurahan di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Rabu (24/9/2025).
Penyerahan sertifikat tanah itu dilakukan langsung Kepala Kanwil ATR/BPN Sumut Sri Pranoto SSiT MM dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Rivaldi SSiT MM QRMP. Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Para warga penerima sertifikat menyambut baik kegiatan ini. Mereka mengaku senang dan bersyukur karena proses pengurusan sertifikat berlangsung cepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya.
Salah satu warga menyebutkan bahwa hanya dalam waktu enam bulan sejak pengurusan dimulai, sertifikat sudah diterima. “Biasanya dulu sulit dan lama. Sekarang lebih cepat dan gratis. Terima kasih atas bantuannya,” ujar seorang warga penerima sertifikat.
Kepala Kanwil BPN Sumut Sri Pranoto kepada wartawan mengatakan bahwa program itu merupakan hasil dari kebijakan Presiden RI Prabowo untuk membantu rakyat memiliki legalitas tanah secara sah dan resmi.
“Jangan berterima kasih kepada kami. Terima kasih itu layaknya disampaikan kepada Bapak Presiden. Kami di BPN hanya mengerjakan tugas yang sudah digariskan untuk rakyat,” ujarnya kepada warga penerima sertifikat.
Program pemberian sertifikat tanah secara gratis ini merupakan bagian dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dijalankan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Melalui program ini, pemerintah menargetkan semua bidang tanah di Indonesia memiliki sertifikat, guna mengurangi sengketa lahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan.
Dijelaskan Kanwil BPN Sumut memiliki target dengan PTSL 18 ribu di 28 kantor pertanahan. Di Kota Medan 2.000 sertifikat semua gratis.
Di pagi hari, memperingati HUT ke 56 Agraria, Kanwil BPN Sumut menggelar upacara bendera dengan inspektur upacara Kamwil BPN Sumut Sri Pranoto SSiT MM membacakan pidato Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Dalam amanatnya, Nusron mengingatkan bahwa tanah dan ruang bukan hanya soal sertifikat, tetapi sumber kehidupan. “Dari tanah yang terdaftar tumbuh kepastian hukum. Dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan. Dari ruang yang tertata, muncul peluang usaha dan investasi,” katanya.
Menteri menekankan pentingnya kepastian hukum melalui program PTSL. Hingga September 2025, sebanyak 123,1 juta bidang tanah telah terdaftar dan 96,9 juta di antaranya sudah bersertifikat. Transformasi menuju sertifikat elektronik, menurutnya, menjadi langkah penting untuk memutus praktik mafia tanah.
Selain itu, Nusron menyoroti ancaman alih fungsi lahan sawah yang bisa menggerus ketahanan pangan nasional. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo “tanpa pangan tidak ada negara.” Karena itu, Kementerian ATR/BPN mendorong penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di berbagai provinsi.
Di sisi lain, teforma agraria tetap menjadi fokus. Pemerintah, ujar Nusron, akan mengevaluasi tanah-tanah yang dikuasai perusahaan besar namun terbengkalai.
“Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar. Tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan akan ditata kembali agar memberi manfaat bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Usai upacara, Kakanwil ATR/BPN Sumut Sri Pranoto menyampaikan pihaknya siap menerjemahkan arahan menteri di daerah. (*)
