Panyabungan (suarsair.com)
Pemerintah Pusat akan menetapkan skema pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di tiga provinsi di Sumatera, Senin (8/12/2025). Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa keputusan tersebut akan menjadi acuan nasional bagi lembaga keuangan dalam menentukan bentuk keringanan dan dukungan kepada para debitur.
“Kami akan rapat dengan 44 penyalur pembiayaan untuk memetakan UMKM terdampak serta merumuskan insentif yang paling tepat,” ujar Maman usai menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Mandailing Natal, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan bahwa penanganan pemulihan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan di masing-masing wilayah dan membutuhkan sinkronisasi dengan BNPB agar langkah yang diambil lebih sistematis. “Perlakuannya berbeda antara daerah yang terdampak permanen dan yang tidak. Yang pasti, pemulihan UMKM menjadi prioritas. Itu pesan dari Pak Prabowo,” katanya.
Di Sumatera Utara, Bank Sumut mencatat sebanyak 339 debitur UMKM terdampak bencana setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda sejumlah daerah sepanjang November. Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut, Arieta Aryanti, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan lapangan dan asesmen kondisi usaha para debitur, serta menyiapkan berbagai opsi pemulihan kredit yang tetap berpedoman pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami menunggu pedoman dari pemerintah agar langkah pemulihan dapat berjalan seragam dan tepat sasaran,” ujarnya.
Arieta menjelaskan bahwa sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2022, opsi penanganan yang dapat diberikan kepada nasabah meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit, sampai pemberian pembiayaan baru. Keputusan pemerintah yang akan diumumkan Senin mendatang disebut menjadi dasar utama bagi implementasi kebijakan tersebut di Bank Sumut.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh penyalur pembiayaan agar proses pemulihan UMKM dapat berlangsung cepat dan masyarakat dapat kembali memulai usaha,” tambahnya. (*)
