Daerah  

Pemprov Sumut Butuh Rp30,5 T untuk Bangkitkan Pascabencana

Medan (suarsair.com)

Pemprov Sumut membutuhkan anggaran sekitar Rp30,5 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota pada 25–26 November 2025. Hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak pun ditargetkan rampung sebelum Lebaran 2026.

Kepala Tim Posko Darurat Bencana Sumatera Utara Basarin Yunus Tanjung memaparkan bahwa masa tanggap darurat telah resmi berakhir dan pemerintah kini memasuki tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) sudah kita susun. Estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp30,5 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Ini akan kita usulkan ke kementerian terkait dan BNPB untuk dukungan pembiayaan,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/2/2026).

Bencana yang terjadi sejak status tanggap darurat ditetapkan 27 November 2025 tersebut berdampak luas. Wilayah paling parah terdampak antara lain Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Dairi dan Humbang Hasundutan.

Total korban meninggal dunia tercatat 376 jiwa, bertambah satu setelah ditemukannya korban terbaru. Sementara itu, 40 orang masih dinyatakan hilang.

Basarin menjelaskan pencarian masif telah dihentikan seiring berakhirnya masa tanggap darurat. Namun, jika dalam proses perbaikan infrastruktur atau pembangunan rumah ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, pencarian akan kembali dilanjutkan.

Infrastruktur rusak, akses mulai pulih

curah hujan tinggi pada 11 dan 16 November, khususnya di Tapanuli Tengah, menyebabkan pendangkalan sungai serta kerusakan tanggul di Sungai Tukka dan Sungai Badiri.

Sebanyak delapan jembatan di Desa Sijiring-Giring, Kecamatan Tukka, sempat terputus. Lima di antaranya telah diperbaiki melalui kolaborasi posko darurat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

“Bahan dari posko, sementara tenaga dan alat berat dibantu TNI. Kini akses ke Sijiring-Giring sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan sebagian roda empat,” jelasnya.

Di Desa Bahair, dua jembatan Aramco telah dibangun meski satu sempat rusak dan kini telah diperbaiki. Sementara di sekitar Bandara Pinangsori, pembangunan jembatan Aramco dan Bailey masih berlangsung.

Upaya mitigasi juga dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca 18–21 November dari Bandara Silangit dan Kuala Namu guna mendistribusikan curah hujan agar tidak terkonsentrasi di satu wilayah.

Di Tapanuli Tengah tercatat 626 kepala keluarga (KK) mengungsi, dengan lebih dari 300 KK berasal dari Kecamatan Tukka dan lebih dari 200 KK dari Kecamatan Badiri.

Pengungsi Badiri telah dipindahkan ke huntara di Pinangsori, seperti Asrama Haji dan Rusunawa. Sementara pengungsi di SMA 1 Tukka dan SD Sipange menerima bantuan pengganti sewa rumah bagi sekitar 313 KK.

“Pola bantuan satu bulan pengganti sewa dari pemerintah daerah, lalu dilanjutkan dana tunggu hunian selama tiga bulan dari BNPB. Namun pencairan dana BNPB masih terkendala proses pendataan,” terang Basarin.

Pembangunan huntara dilakukan melalui berbagai sumber, antara lain APBD Provinsi Sumut 100 unit, posko 100 unit di Langkat, 1.350 unit dari Buddha Suchi, dukungan Kementerian PKP, serta BNPB melalui skema in-situ dan ex-situ.

Untuk rumah rusak berat di Kecamatan Sorkam, delapan kepala keluarga akan menerima bantuan Rp60 juta per unit, terdiri atas Rp52 juta untuk material dan Rp8 juta untuk upah tukang dengan pola gotong royong.

Basarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim BPBD dan relawan yang terlibat dalam penanganan darurat hingga penyusunan R3P. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja tanpa lelah. Proses pemulihan ini masih panjang dan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal,” pungkasnya.

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, Pemprov Sumut optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan terarah, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupannya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *