Medan (suarsair.com)
Pemprov Sumut terus menunjukkan capaian dalam pelaksanaan lima misi Gubernur Sumut yang dituangkan ke dalam 17 program pembangunan. Fokus utama diarahkan pada pencapaian visi misi pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan, kesehatan serta pemulihan ekonomi pascabencana.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sumut telah merealisasikan program sekolah gratis pada tahun pertama di lima kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Nias. Program itu juga didukung dengan desain pengembangan pendidikan yang mencakup wilayah Nias, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan daerah lainnya. Ke depan, peningkatan kualitas pendidikan diperkuat dengan penyediaan akses internet di SMA, SMK dan SLB.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dr Dikky Anugrah Panjaitan didampingi Plt Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Timur Tumanggor, Kadis Pendidikan Sumut Alek Sinulingga, Sekretaris Kesehatan Sumut Hamid dan Kabid Dinas PUPR Sumut Tata, Rabu (21/1/2026) saat konferensi pers di kantor Gubsu, Medan.
Ia menyampaikan bahwa penyediaan internet di sekolah-sekolah diharapkan mampu mengatasi keterbatasan layanan dasar, sehingga tidak ada lagi sekolah yang terkendala akses listrik dan jaringan internet.
Sementara di bidang kesehatan, layanan kesehatan telah berjalan dan akan terus diperbaiki pada tahun 2026. Sejumlah rumah sakit telah disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat Sumatera Utara.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Pemprov Sumut mencatat adanya koreksi pertumbuhan akibat bencana yang melanda 10 kabupaten/kota. Meski demikian, berbagai intervensi terus dilakukan, terutama melalui penguatan potensi industri dan pariwisata yang mulai digarap secara serius dan akan semakin ditingkatkan pada tahun 2026.
Pengembangan Kawasan Industri Strategis (KIS) juga menunjukkan kemajuan signifikan, terutama di Kawasan Industri Sei Mangke yang dinilai memiliki kinerja lebih baik dan berdaya saing tinggi.
Dalam hal tata kelola pemerintahan, tahun ini Pemprov Sumut mulai mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu sistem pelayanan terpadu. Implementasi penuh direncanakan pada tahun 2026 ini di 8 kabupaten/kota, termasuk penguatan layanan berbasis internet. Untuk wilayah rawan bencana, cakupan layanan publik diperluas dari lima menjadi 13 kabupaten/kota.
Pada sektor infrastruktur dan lingkungan, pemerintah menerapkan dua pendekatan utama pembangunan, yakni pengembangan kawasan dan peningkatan konektivitas. Di Sumatera Utara terdapat lima kawasan prioritas, meliputi kawasan pertumbuhan, kawasan unggulan, kawasan terdampak bencana, dan kawasan irigasi.
Untuk permukiman, pada tahun 2026 pemerintah akan fokus pada penataan kawasan kumuh dan peningkatan layanan hunian layak bagi masyarakat.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian. Pemprov Sumut telah melakukan intervensi melalui pembibitan padi hibrida dengan target produksi 10 ton per rantai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.
Selain itu, pengembangan komoditas cabai merah telah dilakukan di Kabupaten Karo, Batubara, Simalungun, dan Deliserdang guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan terus dilakukan secara bertahap untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan berbagai capaian tersebut, Pemprov Sumut optimistis pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. (*)
