Menurut data Dinas Perkim Sumut, backlog di Sumut sekitar 938.217 rumah tangga (9,5 persen dari total backlog nasional). Selain itu, masih terdapat ribuan keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
“Target kita tahun ini kita bangun 15 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sampai saat ini yang sudah akad sekitar 7.028 unit,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hasmirizal Lubis saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (22/9/2025).
Sementara itu, untuk mengurangi RTLH, Pemprov Sumut menargetkan melakukan bedah rumah 400 unit tahun ini. Pemprov Sumut berharap secepatnya bisa mengentaskan masalah pemukiman kumuh Sumut terutama di kota-kota besar.
“Anggarannya Rp 30 juta per RTLH, tetapi kami juga mengedepankan swakelola, jadi ada tambahan dana dari masyarakat bila memang mendapat spek tertentu,” kata Hazmi Rizal.
Kedua program itu menurut Hazmi Rizal akan berdampak besar pada tata ruang wilayah di Sumut, termasuk tumbuhnya kawasan perkotaan baru. Tata ruang wilayah yang baik secara signifikan akan berpengaruh pada perekonomian.
“Oleh karena itu kita perhatikan benar-benar integrasinya dengan transportasi publik, sarana prasarana dan utilitas seperti drainase, sanitasi, air bersih, jalan lingkungan dan ruang terbuka hijau,” katanya.
Hazmi Rizal Lubis berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan program rumah untuk MBR dan juga rehabilitasi RTLH. Apalagi, untuk program rumah untuk MBR saat ini pemerintah berupaya mempermudah aksesnya.
“Lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) makin mudah mengakses program itu DP 1 persen, bunga flat 5 persen, tidak ada biaya notaris, biaya bunga 0 persen, BBN gratis, ini sangat membantu masyarakat,” kata Hazmi Rizal. (*)
