Medan (suarsair.com)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjaga stabilitas keamanan melalui kepastian hukum atas tanah.
Hal ini disampaikan saat peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah (HAT) secara elektronik di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro Nomor 8, Medan, Senin (4/8/2025).
Menurut Bobby, kepastian hukum atas lahan menjadi dasar untuk mencegah terjadinya konflik agraria, yang kerap melibatkan organisasi, massa, hingga menimbulkan korban jiwa.
“Persoalan tanah bisa menjadi masalah besar, bahkan merenggut nyawa. Ini bukan hanya masalah antarwilayah atau antarkabupaten, tetapi bisa merambah antarprovinsi bahkan antarnegara. Karena itu, peran ATR/BPN sangat penting,” ujarnya.
Ia berharap layanan Peralihan HAT Elektronik segera diimplementasikan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
“Saya sangat berharap ini bisa segera diimplementasikan. Ini akan membantu masyarakat sekaligus meningkatkan tata kelola pertanahan di Sumut,” kata Bobby.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut, Sri Pranoto, menyebut peluncuran ini menjadi babak baru pengelolaan pertanahan di Sumut.
Layanan elektronik tersebut diyakini mampu mempercepat proses sertifikasi tanah secara signifikan.
“Prosesnya bisa jauh lebih cepat, bahkan bisa dalam satu hari atau beberapa jam saja. Ini juga menjadi langkah mitigasi konflik agraria di Sumut, dan kami berharap Sumut menjadi role model di Indonesia,” katanya.
Berdasarkan data ATR/BPN Sumut, pada Triwulan II 2025, jumlah pengaduan masyarakat menurun 30%, tingkat kepuasan meningkat hingga 85%, dan layanan tepat waktu mencapai 92%.
Pada kesempatan tersebut, ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikat wakaf, sertifikat tanah masyarakat, serta aset milik Pemprov Sumut.
Selain itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) percepatan sertifikasi aset-aset Pemprov Sumut.
Peluncuran ini turut dihadiri Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Teknologi dan Informasi, Dwi Budi Martono, jajaran Kementerian ATR/BPN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut, Kakanwil ATR/BPN kabupaten/kota se-Sumut, serta sejumlah organisasi terkait lainnya. (*)
