Medan (suarsair.com) – Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution berhasil memperjuangkan peningkatan signifikan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp23,32 triliun dan akan digelontorkan secara bertahap dalam periode 2026 hingga 2028.
Dana tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang menjadi acuan utama dalam percepatan pemulihan berbagai wilayah terdampak bencana di Sumut.
Berdasarkan rincian perencanaan, pada tahun 2026 pemerintah pusat mengalokasikan Rp8,94 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp6,5 triliun menjadi kewenangan pusat, sementara Rp2,44 triliun dikelola Pemerintah Provinsi Sumut.
“Jika dirata-ratakan, dana Transfer ke Daerah (TKD) mencapai sekitar Rp7,78 triliun per tahun selama tiga tahun. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Bobby Nasution dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Memasuki tahun 2027, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp7,97 triliun, dengan pembagian Rp4,62 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp3,35 triliun untuk pemerintah daerah. Sementara itu, pada tahun 2028, anggaran sebesar Rp6,40 triliun disiapkan, terdiri dari Rp2,07 triliun kewenangan pusat dan Rp4,32 triliun untuk provinsi.
Dengan total mencapai Rp23,32 triliun, anggaran ini akan difokuskan pada pemulihan menyeluruh di berbagai sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, permukiman warga, hingga lahan pertanian yang terdampak bencana seperti banjir bandang dan longsor.
Bobby menegaskan bahwa proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan tahapan yang matang, mulai dari pemetaan wilayah terdampak, relokasi masyarakat, pembangunan kembali infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi dan mata pencaharian warga.
“Rencana tiga tahun ini adalah langkah realistis. Pemulihan pascabencana membutuhkan waktu, perencanaan, dan kerja sama semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan pihak swasta, dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.
“Ini bukti bahwa kita tidak sendiri. Ada kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak lainnya untuk membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana,” pungkas Bobby. (*)
