Medan (suarsair.com) – Sebanyak 115 wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumatera Utara (Sumut) siap mengawal publikasi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026 sejak hari pembukaan hingga penutupan. Kolaborasi antara Pemprov Sumut, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) dan FWP Sumut diharapkan mampu memastikan informasi mengenai PRSU tersampaikan secara luas, cepat dan akurat kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap di Medan, Sabtu (4/7/2026). Sinergi tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas peliputan, media center, serta pengaturan peliputan untuk mendukung kelancaran kerja insan pers selama penyelenggaraan PRSU.
Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, keterlibatan insan pers menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan PRSU ke-50 sebagai etalase pembangunan, ekonomi, budaya dan investasi daerah.
“Publikasi memiliki peran strategis agar masyarakat mengetahui berbagai kegiatan, potensi dan manfaat yang dihadirkan selama PRSU berlangsung. Karena itu kami membangun koordinasi yang baik dengan penyelenggara dan Forum Wartawan Pemprov Sumut sehingga peliputan dapat berlangsung optimal sejak pembukaan hingga penutupan,” ujarnya.
Menurut Erwin, kehadiran wartawan setiap hari di arena PRSU diharapkan mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, berimbang, sekaligus membangun optimisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta rakyat terbesar di Sumut tersebut.
Erwin pun menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan berbagai perkembangan dan aktivitas PRSU kepada masyarakat luas.
Panitia menyediakan berbagai fasilitas bagi wartawan, mulai dari media center yang dilengkapi akses internet di lokasi strategis, kartu identitas peliputan resmi (ID Card PRSU), hingga koordinasi peliputan selama kegiatan berlangsung.
“Kami ingin rekan-rekan media dapat bekerja dengan nyaman dan profesional. Kehadiran media setiap hari menjadi bagian penting untuk menghadirkan informasi yang utuh mengenai berbagai kegiatan di PRSU,” katanya.
Ia menambahkan, panitia juga menerapkan mekanisme koordinasi peliputan agar aktivitas jurnalistik tetap berjalan selaras dengan kelancaran penyelenggaraan kegiatan.
Sementara itu Ketua Forum Wartawan Pemprov Sumut Saifullah Defaza mengatakan sebanyak 115 wartawan yang tergabung dalam FWP siap mengawal publikasi PRSU selama hampir satu bulan penyelenggaraan.
Untuk menjaga efektivitas peliputan, FWP bersama Dinas Kominfo Sumut dan panitia menerapkan sistem piket harian. Setiap hari, sebanyak 10 wartawan dijadwalkan bertugas mulai pukul 09.00 WIB hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada malam hari.
Melalui pola tersebut, seluruh agenda, mulai dari kegiatan pemerintahan, pameran pembangunan, hiburan, promosi UMKM, hingga berbagai atraksi masyarakat dapat terdokumentasikan dan dipublikasikan secara berkesinambungan.
“Wartawan yang bertugas menggunakan ID Card resmi PRSU sehingga koordinasi di lapangan lebih tertib dan efektif. Sistem piket ini juga membuat cakupan pemberitaan menjadi lebih luas karena setiap hari ada tim yang fokus melakukan peliputan,” ujar Saifullah.
Ia menilai sinergi antara Dinas Kominfo Sumut, penyelenggara PRSU dan insan pers menjadi bentuk kolaborasi yang saling menguatkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Boleh dikatakan, selama PRSU berlangsung hampir tidak ada hari tanpa kehadiran wartawan di arena. Sejak pagi hingga menjelang tengah malam, rekan-rekan media hadir mengikuti berbagai kegiatan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lengkap mengenai perkembangan PRSU ke-50,” katanya.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan informasi mengenai PRSU, tetapi juga memperkuat citra Sumut sebagai daerah yang mampu menyelenggarakan pesta rakyat berskala besar dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, insan pers menjadi mitra strategis pemerintah dan penyelenggara dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat kepada masyarakat. (*)
