Medan (suarsair.com) – Pemprov Sumut terus mengakselerasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Upaya itu diperkuat dengan penekanan pada validasi data yang lebih spesifik dan presisi, guna memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mempercepat realisasi di lapangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Huntap untuk wilayah Aceh, Sumut dan Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026). Rakor dipimpin Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Tito menegaskan pentingnya kecepatan sekaligus ketepatan data penerima manfaat sebagai kunci percepatan pembangunan huntap. “Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat, bahkan kalau bisa rampung tahun ini. Kuncinya ada pada data spesifik yang kemudian divalidasi,” ujarnya.
Ia juga meminta para gubernur untuk segera mendorong pemerintah kabupaten/kota menyampaikan data calon penerima secara rinci dan akurat. Pemerintah pusat, lanjutnya, hanya akan memproses usulan yang telah diajukan secara resmi oleh daerah.
Tito menjelaskan, pembangunan huntap akan dilakukan melalui tiga skema. Pertama, insitu, yakni pembangunan kembali di lokasi asal milik warga. Kedua, eksitu mandiri, yaitu relokasi ke lahan baru yang disediakan atau diupayakan secara mandiri oleh warga. Ketiga, eksitu komunal, yakni relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman dan terintegrasi.
Secara nasional, pemerintah telah menerima rencana pembangunan huntap 39.016 unit di tiga provinsi. Rinciannya meliputi 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Khusus untuk Sumatera Utara, usulan pembangunan mencapai 7.321 unit dengan target realisasi 6.350 unit. Dari jumlah tersebut, 1.478 unit direncanakan melalui skema insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan huntap sebagai bagian dari pemulihan pascabencana. Ia bahkan turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor untuk memastikan proses berjalan optimal.
Berbagai langkah strategis terus dilakukan, mulai dari percepatan verifikasi data korban, pembangunan fisik huntap, penyediaan lahan yang aman dan strategis, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, Bobby juga aktif berkoordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota, serta mendorong dukungan anggaran tambahan untuk penanganan pascabencana.
“Percepatan ini harus dibarengi dengan ketepatan. Kita ingin masyarakat benar-benar mendapatkan hunian yang layak dan aman,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta kepala daerah dari tiga provinsi dan sejumlah instansi terkait.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan pembangunan huntap diharapkan dapat segera terwujud, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan layak. (*)
