Medan (suarsair.com) – Puluhan massa buruh dari berbagai elemen kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kamis (9/4/2026).
Aksi itu merupakan lanjutan dari demonstrasi sehari sebelumnya, dengan tuntutan utama agar Gubernur Sumut Bobby Nasution turun langsung menanggapi persoalan ketenagakerjaan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Dalam aksinya, para buruh menyoroti maraknya kasus kecelakaan kerja yang diduga kuat terjadi akibat kelalaian perusahaan dalam menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, mereka juga menuntut perhatian serius terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya terkait dugaan penunggakan iuran BPJS oleh sejumlah perusahaan.
Massa yang terdiri dari berbagai organisasi, seperti K-SPSI AGN Sumut, DPC KEP Medan, dan AWAS Persatuan Buruh Sumut, menyampaikan sejumlah tuntutan tegas. Di antaranya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban, jaminan perlindungan penuh bagi pekerja, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawas ketenagakerjaan di lapangan.
Selain itu, mereka mendesak peningkatan inspeksi rutin, khususnya terhadap perusahaan berisiko tinggi, serta penguatan fungsi pencegahan dalam implementasi K3. Para buruh menegaskan bahwa keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas administratif.
Kedatangan massa sempat diwarnai penolakan terhadap kehadiran Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar yang dinilai tidak responsif terhadap berbagai laporan dan pengaduan buruh selama ini. Massa bersikeras hanya ingin berdialog jika difasilitasi langsung oleh Gubernur.
“Kami tidak mau berdialog tanpa kehadiran Gubernur. Ini menyangkut nyawa pekerja,” teriak salah seorang orator yang disambut sorakan peserta aksi.
Meski sempat terjadi ketegangan, akhirnya massa bersedia melakukan dialog dengan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan yang turut didampingi pejabat pengawas K3. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka secara langsung.
Setelah dialog berlangsung, massa membubarkan diri dengan tertib, seraya berharap adanya langkah konkret dari pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka suarakan. (*)
