Medan (suarsair.com) – DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan siap mendukung pemeriksaan dan verifikasi ulang dokumen pendidikan seluruh kader partai yang menduduki jabatan publik. Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.
Partai berlambang banteng moncong putih itu bahkan menyatakan tidak keberatan apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun kementerian terkait melakukan pemeriksaan terhadap ijazah dan riwayat pendidikan para pejabat publik, termasuk kader yang saat ini duduk di lembaga legislatif.
Dukungan tersebut disampaikan menyikapi menguatnya tuntutan masyarakat agar seluruh anggota DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota membuka dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.
Salah satu aspirasi tersebut muncul melalui petisi daring di platform Change.org yang digagas Farida Octavia. Petisi yang meminta anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik itu telah mengumpulkan 30.230 tanda tangan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 09.22 WIB.
Tuntutan transparansi juga berkembang di daerah. Sebelumnya, aksi unjuk rasa Garda Harapan Sumut pada 20 Oktober 2026 turut menyuarakan permintaan klarifikasi dan keterbukaan dokumen akademik seorang anggota DPRD Sumatera Utara.
210 Kader Legislatif Siap Diverifikasi
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki alasan untuk menghindari pemeriksaan dokumen pendidikan kader yang kini menduduki jabatan publik.
Menurut Sutrisno, verifikasi ijazah tidak semestinya dipandang sebagai ancaman atau serangan politik. Sebaliknya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilu.
Ia memastikan seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara, baik yang bertugas di lembaga legislatif maupun eksekutif, siap menunjukkan dokumen pendidikan apabila diperlukan untuk kepentingan verifikasi.
“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” tegas Sutrisno.
Kesiapan tersebut, lanjutnya, mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumut.
Dengan demikian, terdapat 210 kader legislatif PDI Perjuangan di Sumatera Utara yang menyatakan siap menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan. Kesiapan serupa juga berlaku bagi kader yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Dokumen yang dapat diperiksa meliputi ijazah mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya ijazah Paket C maupun surat keterangan pendidikan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.
Verifikasi Harus Berlaku untuk Semua
Meski menyatakan siap membuka dokumen, Sutrisno mengingatkan agar proses verifikasi dilakukan secara objektif, independen, dan tidak tebang pilih.
Menurutnya, pemeriksaan harus didasarkan pada mekanisme yang jelas dengan melibatkan lembaga berwenang serta institusi pendidikan yang menerbitkan dokumen bersangkutan.
Dengan cara itu, keabsahan ijazah dapat dipastikan berdasarkan data resmi dan hasil pemeriksaan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu,” ujarnya.
Sutrisno juga menegaskan bahwa persoalan dokumen pendidikan harus ditempatkan secara proporsional dan tidak dijadikan dasar untuk menggeneralisasi seluruh kader partai.
Ia menyebut PDI Perjuangan tidak ingin terus-menerus dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kadernya, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, keduanya saat ini bukan lagi kader PDI Perjuangan.
Karena itu, setiap persoalan hukum maupun administrasi yang berkaitan dengan individu harus diselesaikan berdasarkan tanggung jawab masing-masing, bukan dibebankan kepada seluruh organisasi partai.
Transparansi untuk Memulihkan Kepercayaan
Lebih jauh, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memandang polemik keterbukaan ijazah pejabat publik seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem demokrasi sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Transparansi, menurut Sutrisno, tidak boleh hanya menjadi slogan atau alat untuk menyerang kepentingan politik tertentu. Keterbukaan harus diterapkan melalui sistem pemeriksaan yang adil, terukur, dan berlaku bagi semua pejabat publik tanpa membedakan latar belakang partai politik.
Ia menegaskan bahwa partai politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang memperoleh mandat dari rakyat. Karena itu, setiap kader yang dipercaya menduduki jabatan publik harus bersedia mempertanggungjawabkan seluruh persyaratan pencalonannya.
“Partai politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kami harus tunduk pada hukum dan menghormati kehendak masyarakat. Jika hukum mengatur adanya pemeriksaan dan rakyat menghendaki keterbukaan, seluruh kader PDI Perjuangan siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonannya untuk diverifikasi ulang,” kata Sutrisno.
Bagi PDI Perjuangan Sumatera Utara, keterbukaan dokumen pendidikan bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat.
Sebab, jabatan publik merupakan amanah yang harus disertai kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap persyaratan yang menjadi dasar seseorang memperoleh kepercayaan masyarakat. (*)












