Medan (suarsair.com) – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) VI Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Sumatera Utara (Sumut) menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah serta keterlibatan organisasi perempuan dalam peningkatan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PWKI Sumut Dra Veronika Sitanggang MPsi mengatakan, PWKI berharap Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang dan kesempatan kepada organisasi perempuan untuk bersinergi dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, keterlibatan organisasi perempuan penting karena sebagian penerima manfaat program tersebut berada dalam lingkungan keluarga dan komunitas yang juga menjadi bagian dari pelayanan organisasi wanita.
“PWKI berharap BGN bersinergi dengan organisasi kewanitaan karena sebagian sasaran MBG itu adalah juga keluarga PWKI,” tegas Veronika usai menutup Rakerda VI PWKI Sumut di Gedung PKK Pemko Medan, Jalan Rotan, Petisah, Medan, Sabtu (19/9/2026).
Selain isu MBG, Rakerda juga merekomendasikan pemantapan program organisasi serta memperluas kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat partisipasi PWKI dalam pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
Rakerda dihadiri pengurus PWKI kabupaten/kota serta sejumlah pengurus anak cabang (PAC) PWKI dari Medan, Deliserdang, Binjai dan Langkat.
Sejumlah organisasi wanita juga hadir, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut Dwi Endah Purwanti SS MSi, Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut Hj Fahrizar Iskandar Hasibuan dan Ketua Persatuan Wanita Maluku Indonesia (Perwama Ina) Sumut Tetna Maria Kaban-Hourissa.
“PWKI Sumut terbuka dan menjadi dinamisator dalam pergaulan keorganisasian,” ujar Veronika.
Perempuan Mitra Penting Pembangunan
Rakerda VI PWKI Sumut dibuka Gubernur Sumut yang diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut Desni Maharani Saragih SSTP MSi.
Dalam sambutannya, Desni menegaskan peran organisasi kewanitaan, termasuk PWKI, sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara.
Menurutnya, PWKI sebagai organisasi berbasis keagamaan memiliki peran strategis dalam menjaga dan memupuk mental serta moral masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai religi.
“Peran serta organisasi kewanitaan termasuk PWKI dalam pembangunan Sumut sangat diharapkan. Apalagi PWKI adalah organisasi berbasis keagamaan yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memupuk mental serta moral berbasis religi,” ujarnya.
Ia berharap Rakerda menghasilkan program-program yang sejalan dengan arah pembangunan pemerintah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Pemprov Sumut memposisikan perempuan sebagai mitra penting. Tentu itu mengait dengan PWKI,” tambahnya.
Dari Pemberdayaan hingga Tanggap Bencana.
Veronika mengatakan, Rakerda VI tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi atau untuk memenuhi kewajiban administratif. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, khususnya yang berkaitan dengan perempuan di lingkungan Kristen.
Rakerda diikuti pengurus harian dan biro DPD PWKI Sumut, 24 DPC kabupaten/kota serta 96 PAC dengan jumlah peserta lebih dari 250 pengurus.
“PWKI Sumut ingin rakerda memberi solusi pada persoalan bangsa dan negara, khususnya terkait perempuan di lingkungan Kristen,” katanya.
Ia mengajak seluruh DPC menyampaikan persoalan yang dihadapi jemaat maupun kader PWKI di daerah sehingga dapat dirumuskan menjadi program organisasi.
“Bila tiap DPC memberi masukan berdasarkan persoalan jemaat atau kader PWKI di daerahnya, maka begitu banyak upaya positif yang dapat dikerjakan,” ujarnya.
Veronika menjelaskan, selama ini PWKI Sumut juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk membantu masyarakat terdampak bencana hingga wilayah perbatasan provinsi.
Namun, fokus utama PWKI tetap diarahkan pada peningkatan keterampilan dan kualitas jemaat, khususnya perempuan. Program tersebut antara lain berupa pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga, pelatihan tanggap bencana berbasis pemberdayaan perempuan, kegiatan festival koor tingkat nasional serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
PWKI Sumut juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat dan terakhir di Sihotang, Kabupaten Samosir.
Perempuan yang juga Pembina Yayasan Prambudi PWKI itu menambahkan, Rakerda diikuti 25 DPC kabupaten/kota se-Sumut serta pengurus PAC dari Medan, Deliserdang, Binjai dan Langkat.
Dalam waktu mendatang, PWKI Sumut juga akan mengukuhkan kepengurusan PWKI di Nias serta menyempurnakan kepengurusan di sejumlah kabupaten agar kegiatan organisasi di daerah semakin maksimal.
“Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Rakerda Ruth Munthe mengatakan, panitia telah melakukan komunikasi dengan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses pematangan materi dan program kerja yang dibahas dalam Rakerda.
Tokoh yang ditemui antara lain sesepuh masyarakat Sumut Dr RE Nainggolan serta unsur pemerintahan, termasuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Dr Ir Mulyono ST MSi.
“Semua untuk pembobotan kegiatan,” ujar mantan Sekretaris PWKI Medan itu.
Ruth didampingi panitia Nurcahaya dan Valentina Siregar serta sejumlah tokoh perempuan dan cendekiawan Kristen yang turut mendukung pelaksanaan Rakerda, di antaranya Dr Adolfina Koamesakh MH MTh, Direktur STT Paul Simalingkar Medan, Pdt Dr Rosiany Hutagalung, Pdt Dr Tiopan Tampubolon SP MTh dari Gereja Methodist Wesley, Pdt Ruth Imelda Bakara STh dan aktivis kemahasiswaan Kristen Pdt Pangihutan Hutagalung. (*)
